Turut hadir dalam penyambutan tersebut Pangdam XXI/Radin Inten, Mayjen TNI Kristomei Sianturi, S.Sos., M.Si. (Han), jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan Machiavelli Herman Tarmizi, S.STP., M.Si., para Kepala Perangkat Daerah terkait, Camat Way Tuba, serta jajaran personel Lanudad Gatot Soebroto dan Skadron 12/Amur Jaya Yudha.

Sebelum prosesi penyambutan resmi Menteri Pertahanan, Bupati Ayu melaksanakan perbincangan hangat bersama Pangdam XXI/Radin Inten Mayjend TNI Kristomei Sianturi, S.Sos., M.Si. (Han). Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ayu menyampaikan apresiasi atas sinergitas yang selama ini terjalin antara Pemerintah Kabupaten Way Kanan dan jajaran TNI, khususnya dalam menjaga stabilitas keamanan daerah, mendukung program ketahanan pangan, serta keterlibatan aktif TNI dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.

Bupati Ayu menegaskan bahwa kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan TNI merupakan bagian penting dalam memperkuat ketahanan wilayah secara menyeluruh. Sinergi tersebut tidak hanya berkontribusi pada aspek pertahanan dan keamanan, tetapi juga mendukung percepatan pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Komandan Kodim 0427/Way Kanan, Letkol Arm Sigit Windarto, S.Sos., M.Han., juga menegaskan bahwa satuan yang dipimpinnya memiliki peran strategis dalam pembinaan teritorial, menjaga stabilitas keamanan, serta memperkuat ketahanan wilayah di Kabupaten Way Kanan. Peran tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan melalui koordinasi aktif dengan pemerintah daerah dan seluruh unsur Forkopimda.

Menurut Dandim, momentum kunjungan kerja Menteri Pertahanan ini semakin menegaskan soliditas TNI dalam mendukung kebijakan pertahanan negara hingga ke tingkat daerah. Sinergi yang terbangun menjadi bagian penting dalam memastikan stabilitas wilayah tetap terjaga sekaligus mendukung program pembangunan daerah.

Pernyataan tersebut menegaskan komitmen TNI di wilayah Way Kanan untuk terus hadir sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan, memperkuat ketahanan wilayah, serta mendukung kebijakan strategis pertahanan negara di tingkat daerah.

Kunjungan kerja Menteri Pertahanan ke Provinsi Lampung merupakan bagian dari agenda peninjauan kesiapan satuan serta penguatan pembinaan prajurit di wilayah. Usai penyambutan, Menteri Pertahanan beserta rombongan melanjutkan perjalanan menuju Batalyon Infanteri (Yonif) TP 848/Satya Pandya Cakti (SPC) Lampung Tengah menggunakan Helikopter Caracal TNI AU.

Setibanya di Yonif TP 848/SPC, rombongan menerima prosesi jajaran kehormatan, foto bersama, serta menyaksikan demonstrasi prajurit. Menteri Pertahanan menerima paparan dari Komandan Batalyon terkait pengembangan satuan dalam mendukung ketahanan wilayah melalui berbagai program produktif, di antaranya pengelolaan lahan jagung dan tebu, pengembangan peternakan kambing untuk kebutuhan sosial dan keagamaan, serta budidaya ayam petelur. Program tersebut menjadi bagian dari kontribusi nyata satuan dalam mendukung ketahanan pangan dan pemberdayaan lingkungan sekitar.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan fasilitas markas dan pembangunan satuan, serta pengarahan Menteri Pertahanan kepada prajurit sebagai bentuk penguatan moral, profesionalisme, dan kesiapsiagaan.

Selanjutnya, rombongan menuju Yonif TP 892/VS melalui Bandara Gatot Soebroto Way Tuba menggunakan Helikopter Caracal TNI AU dan dilanjutkan jalur darat. Di lokasi tersebut, Menteri Pertahanan kembali menerima jajar kehormatan, paparan Komandan Batalyon, serta melakukan sesi dialog. Kegiatan ditutup dengan buka puasa dan Sholat Maghrib berjamaah bersama jajaran prajurit, sebelum rombongan kembali menuju Mess Agung Lanudad Gatot Soebroto.

Pada hari kedua kunjungan kerja, Jum’at (27/02/2026), Menteri Pertahanan Republik Indonesia dijadwalkan akan melaksanakan makan sahur bersama di Lanud Gatot Soebroto sebelum bertolak menuju Bandara Hang Nadim Batam menggunakan Pesawat CN 295 VIP TNI AU.

Setibanya di Bandara Hang Nadim, Menteri Pertahanan beserta rombongan dijadwalkan akan melaksanakan foto bersama di depan Patung Ksatria Hang Nadim serta penanaman pohon di Taman Raja Melayu. Agenda selanjutnya, Menteri Pertahanan dijadwalkan akan meresmikan Masjid Bintang Amin Angkasa di Kompleks Lanud Hang Nadim Batam dan melaksanakan Sholat Jum’at berjamaah.

Kegiatan akan dilanjutkan dengan peninjauan ke PT. Palindo Batam sebagai bagian dari agenda kerja dalam mendukung penguatan industri pertahanan dan sarana strategis nasional. Usai seluruh rangkaian kegiatan di Batam, Menteri Pertahanan beserta rombongan dijadwalkan kembali menuju Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta menggunakan Pesawat CN 295 VIP TNI AU.

Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan terjalin penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, TNI, dan pemerintah daerah dalam mendukung kesiapan pertahanan, peningkatan profesionalisme prajurit, serta pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada ketahanan wilayah. (***)

Kapolres Way Kanan AKBP Didik Kurnianto, S.I.K melalui Kapolsek Buay Bahuga AKP Septri Haryanto menyampaikan kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan dan menjamin rangkaian ibadah umat muslim di bulan suci ramadhan 1447 H dapat berjalan dengan aman dan lancar.

“Oleh karena itu, kehadiran personel Buay Bahuga untuk melakukan pengamanan di masjid-masjid tempat warga melaksanakan salat tarawih pada bulan suci Ramadan, tak lain unutk mengantisipasi aksi tindak kejahatan C3 (curat, curas dan curamor),” kata Kapolsek.

Selama bulan Ramadhan, kehadiran personel Polri di lokasi tempat ibadah masjid tidak hanya untuk memberikan pengamanan kegiatan ibadah, namun sosialisasi layanan Call Center Polri 110 jika membutuhkan bantuan Kepolisian
“Jangan ragu-ragu dan takut apabila menemukan potensi gangguan kemanan silahkan melaporkan kepada kami atau ke kantor Polisi terdekat guna penanganan lebih lanjut,” tegas Kapolsek Buay Bahuga AKP Septri Haryanto ini. (**)

Tahanan berinisial DR (29), tersangka kasus pencurian, ditangkap pada Kamis, 26 Februari 2026 sekitar pukul 22.30 WIB. Penangkapan dilakukan oleh tim gabungan Resmob Polres Way Kanan, jajaran Polsek, serta Jatanras Polda Lampung di wilayah Dusun Talang Kemis, Kampung Karya Jaya, Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Way Kanan.

Kapolres Way Kanan, Didik Kurnianto, membenarkan keberhasilan penangkapan tersebut. Ia menjelaskan bahwa DR diamankan setelah petugas melakukan serangkaian penyelidikan dan menerima informasi dari masyarakat terkait keberadaan yang bersangkutan.
“Benar, satu lagi tahanan atas nama DR berhasil kami amankan. Penangkapan dilakukan oleh tim gabungan di wilayah Rebang Tangkas,” ujar Kapolres.

Dengan tertangkapnya DR, hingga saat ini aparat kepolisian telah berhasil mengamankan empat dari delapan tahanan yang sebelumnya kabur dari ruang tahanan pada 22 Februari lalu. Sementara itu, empat lainnya masih dalam pengejaran intensif.

Kapolres menegaskan bahwa pihaknya terus memperketat pengamanan ruang tahanan guna mencegah kejadian serupa terulang kembali. Selain itu, operasi pencarian terhadap para buronan juga terus dilakukan dengan melibatkan personel gabungan.

Dalam kesempatan tersebut, AKBP Didik turut menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang dinilai berperan aktif membantu proses penangkapan.
“Memasuki hari kelima proses pencarian, kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang masih berperan aktif memberikan informasi dan kontribusi dalam setiap penangkapan. Dukungan ini sangat luar biasa dan sangat membantu tugas kepolisian,” ungkapnya.

Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan segera melaporkan apabila mengetahui keberadaan tahanan yang masih buron.(**)

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Baradatu, Roni Saputra, SH, dan melibatkan berbagai unsur pimpinan daerah serta instansi vertikal.

Aksi bersih-bersih ini diikuti oleh puluhan personel dari berbagai lembaga, di antaranya dari TNI yang diwakili oleh Batuud Serma Sugeng dan Peltu Supriyono dari Koramil setempat. Dari Polri dihadiri langsung oleh Kapolsek Baradatu, Kompol Herwin Afrianto.
Instansi Daerah oleh Perwakilan UPT Pertanian dan tenaga kesehatan dari Puskesmas.
Unsur Pendidikan Guru dan siswa dari SMPN serta SMP 17 Way Kanan.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPD TMI Way Kanan, Abdul Razak, SH, menegaskan pentingnya kolaborasi antara organisasi kemasyarakatan dengan pemerintah dan aparat keamanan. “Kami dari DPD TMI berkomitmen untuk terus bersinergi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ini adalah bentuk kolaborasi nyata dengan Pemerintah Daerah, TNI, dan Polri. Jika lingkungan bersih, masyarakat pun akan lebih sehat dan produktif,” ujar Abdul Razak. Sekcam Baradatu, Roni Saputra, turut memberikan apresiasi atas kehadiran DPD TMI dan seluruh instansi yang terlibat. Menurutnya, budaya gotong royong harus terus dipupuk agar menjadi kebiasaan di tengah masyarakat Way Kanan.

Materi kedua dipaparkan oleh Amad Nursalim dengan fokus pada bahaya judi online dan dampaknya. Ia menjelaskan meningkatnya kasus pelajar yang terjerat permainan daring tersebut serta dampak psikologis, moral, hingga finansial yang dapat merusak masa depan generasi muda.

Materi ketiga disampaikan oleh Sarino yang membahas bahaya judi online serta kenakalan narkoba. Sarino menegaskan bahwa narkoba dan judi merupakan dua ancaman terbesar bagi remaja saat ini, sehingga kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan lembaga keagamaan harus semakin diperkuat.

Sementara, H. Edison selaku Kepala KUA Kecamatan Negeri Agung turut memberikan pesan dalam kegiatan ini. Ia menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya program pembinaan keagamaan tersebut dan menilai bahwa kegiatan semacam ini sangat penting dalam membentuk karakter religius dan moral anak-anak sekolah.

“Kami sangat mendukung kegiatan positif yang digelar di SMKN 1 Negeri Agung ini. Pembinaan keagamaan menjelang Ramadhan bukan hanya meningkatkan wawasan spiritual siswa, tetapi juga menjadi benteng agar mereka terhindar dari pengaruh negatif seperti judi online dan narkoba,” ujarnya.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, pihak sekolah berharap para siswa mampu menjalani bulan Ramadhan dengan lebih baik, penuh kesadaran, serta memiliki komitmen kuat untuk menjauhi perilaku-perilaku yang dapat merusak masa depan mereka. ujar cak ali sapa akrab yang berprofesi sebagai guru agama islam.

Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan, Machiavelli (Velli), serta dihadiri sejumlah kepala instansi kedinasan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program tersebut.

Dalam rapat tersebut, Sekda Way Kanan menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan membentuk Tim Terpadu FPKMS guna memastikan pelaksanaan program berjalan lebih terintegrasi dan terfokus.

“Agar semuanya menjadi lebih terintegrasi dan terfokus, maka Pemerintah Daerah Way Kanan sepakat membentuk tim terpadu FPKMS yang terdiri dari perwakilan Forkopimda seperti TNI, Polres, serta BPN dan Kejari,” ujar Velli.

Pembentukan tim terpadu ini dinilai penting mengingat Kabupaten Way Kanan merupakan salah satu daerah yang memiliki cukup banyak perusahaan perkebunan. Pemerintah daerah menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan FPKMS sebagai bagian dari kewajiban perusahaan perkebunan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perkebunan Way Kanan, B. Ishaq, menegaskan bahwa FPKMS berbeda dengan program Corporate Social Responsibility (CSR).

“Masih ada masyarakat yang mengira FPKMS ini sama dengan CSR, padahal berbeda. Walaupun sama-sama bentuk kerja sama dari perusahaan, namun mekanismenya tidak sama,” jelas Ishaq.

Ia menerangkan bahwa FPKMS merupakan kewajiban perusahaan perkebunan untuk membangun kebun masyarakat seluas minimal 20 persen dari total luas perizinan usaha yang dimilikinya. Program ini bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar sekaligus meminimalkan potensi konflik lahan antara perusahaan dan masyarakat.

Adapun pelaksanaan FPKMS mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 yang mengatur skema fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar. Regulasi tersebut memberikan sejumlah opsi pembiayaan dan kemitraan, antara lain pola kredit (kredit program dan kredit komersial), pola bagi hasil (berdasarkan pendapatan maupun keuntungan), pendanaan hibah, serta kemitraan lintas subsistem usaha.

Subsistem yang dapat difasilitasi meliputi kegiatan hulu, budidaya, hilir, hingga penunjang, termasuk Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Ishaq menambahkan, penerima program nantinya akan ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan Surat Keputusan Bupati, dengan memastikan tidak terjadi tumpang tindih dengan program lain. Tim terpadu FPKMS juga akan mengundang seluruh perusahaan perkebunan serta para camat di wilayah sekitar perusahaan, sebelum dilaksanakan sosialisasi kepada calon penerima.

Melalui langkah ini, Pemerintah Kabupaten Way Kanan berharap pelaksanaan FPKMS dapat berjalan lebih terstruktur, inklusif, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan perkebunan.

Kegiatan penanaman bibit sayuran terong ungu, terong lalap, ⁠cabai, ⁠rampai dan ⁠kembang kol. dilakukan oleh Waka Polres Way Kanan, Kompol. Iwan Setiawan, S.E., M.H., bersama personel Bakomsus Pertanian, Bripda. Gede Made Berliawan, dengan memanfaatkan lahan di P2L Polres Way Kanan.

Kapolres Way Kanan, AKBP. Didik Kurnianto, S.I.K melalui Waka Polres, Kompol. Iwan Setiawan menyampaikan dengan memanfaatkan lahan yang ada, ini merupakan upaya bagian untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan bergizi dan berkelanjutan

“Semoga gerakan ketahanan pangan ini menjadi inspirasi bagi masyarakat dan personel Polres Way Kanan, untuk ikut serta dalam pemanfaatan lahan dan sumber daya lokal,” tambahnya.

Melangkah lebih dalam, berbagai jenis sayuran ini, Polres Way Kanan berharap dapat memperkuat ketahanan pangan secara mandiri sekaligus mendukung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Way Kanan khususnya. dalam menyuplai bahan pangan sehat dan bergizi program Makan Bergizi Gratis (MBG),”ujarnya.

Hal tersebut disampaikan Yusnadi usai mengikuti rapat koordinasi percepatan pembangunan Jembatan Way Bungur yang digelar di Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Lampung, Mulyadi Irsan, Senin (9/2/2026).

Rapat koordinasi tersebut dihadiri Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung M. Taufiqullah, perwakilan Kodam II/Sriwijaya, Korem 043/Gatam, unsur TNI dari Koramil, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung, serta Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

Yusnadi menjelaskan, pemerintah telah menyepakati dua langkah strategis untuk memastikan konektivitas masyarakat tetap terjaga. Pertama, dalam waktu dekat akan dibangun jembatan gantung Merah Putih sebagai solusi darurat, khususnya untuk pejalan kaki dan kendaraan ringan.

Kedua, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan melaksanakan pembangunan jembatan permanen dengan konstruksi yang lebih kokoh dan berorientasi jangka panjang.

“Jembatan Kali Pasir Way Bungur ini sangat vital bagi masyarakat. Karena itu, tidak bisa dibiarkan terlalu lama tanpa akses. Jembatan gantung sementara menjadi solusi cepat, sementara jembatan permanen sudah masuk perencanaan dan akan dilaksanakan oleh Kementerian PU,” ujar Yusnadi yang juga Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung.

Ia menegaskan, seluruh pihak terkait berkomitmen mempercepat proses pembangunan, baik dari aspek teknis, administrasi, maupun pengamanan di lapangan. Keterlibatan unsur TNI, kata Yusnadi, menjadi bukti keseriusan negara dalam menjamin keselamatan dan kelancaran pembangunan infrastruktur strategis tersebut.

Yusnadi juga mengimbau masyarakat untuk tetap bersabar serta mendukung proses pembangunan yang tengah berjalan. Ia memastikan akan terus mengawal langsung agar seluruh rencana yang telah disepakati dapat terealisasi sesuai target.

Penegasan tersebut disampaikan Giri Akbar saat menghadiri sekaligus memberikan sambutan dalam acara Penyerahan LHP Semester II Tahun 2025 oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Selasa (11/2/2026).

Menurut Giri Akbar, DPRD memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan setiap rekomendasi BPK ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan terkait.

“DPRD menegaskan bahwa rekomendasi BPK harus dijalankan secara sungguh-sungguh, tidak berhenti pada pemenuhan formalitas, tetapi diarahkan pada perbaikan sistem, peningkatan kinerja, dan pencegahan risiko berulang,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Giri Akbar juga menyoroti isu ketahanan pangan sebagai agenda strategis daerah yang berkaitan langsung dengan stabilitas sosial, pengendalian inflasi, dan kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan pentingnya kebijakan yang konsisten dan berpihak kepada petani agar sektor pangan daerah semakin kuat dan berkelanjutan.

Selain itu, Ketua DPRD Lampung mengingatkan pentingnya pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara profesional dan akuntabel. Menurutnya, BUMD merupakan instrumen kebijakan ekonomi daerah yang menggunakan keuangan publik sehingga wajib menerapkan prinsip transparansi dan tata kelola perusahaan yang baik.

Giri Akbar menegaskan DPRD Provinsi Lampung akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten dan berkelanjutan demi memastikan kebijakan dan program pembangunan daerah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menutup sambutannya, Giri Akbar menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung atas profesionalisme dalam melaksanakan tugas pemeriksaan. Ia berharap sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, BPK, BUMD, dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Budhi menilai reaktivasi BPJS PBI mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kecil. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan nawacitaPDI Perjuanganyang menempatkan kebijakan pro-rakyat sebagai prioritas utama.

“Keputusan ini sejalan dengan nawacita PDI Perjuangan, di mana kebijakan pemerintah benar-benar berpihak kepada rakyat. Kami sebagai kader partai yang diamanahkan di legislatif tentu mendukung dan akan mengawal kebijakan ini agar tepat sasaran,” ujar Budhi, Kamis (13/2/2026).

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lampung itu menilai langkah pemerintah mengaktifkan kembali BPJS PBI yang sempat dinonaktifkan merupakan keputusan tepat. Hal tersebut menunjukkan negara kembali hadir dan bertanggung jawab dalam menjamin akses layanan kesehatan masyarakat.

“Reaktivasi ini patut disyukuri. Artinya pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat. Ini juga sejalan dengan arahan Presiden agar anggaran negara benar-benar dirasakan hingga ke desa-desa,” katanya.

Meski demikian, Budhi mengingatkan pentingnya kesiapan teknis di lapangan. Ia menekankan perlunya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah,BPJS Kesehatan, dan pihak rumah sakit agar masyarakat tidak kembali mengalami kendala saat mengakses layanan kesehatan.

“Rumah sakit harus segera berkoordinasi. Jangan sampai pasien dipingpong atau dilempar ke sana kemari hanya karena persoalan administrasi. Ini menyangkut nyawa,” tegasnya.

Selain itu, Budhi berharap kebijakan reaktivasi BPJS PBI benar-benar menjadi solusi bagi masyarakat kurang mampu, bukan sekadar keputusan administratif. Ia menegaskan DPRD Lampung akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar pelaksanaan di lapangan berjalan efektif dan tidak menimbulkan persoalan baru.

“Kami ingin kebijakan ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Negara tidak boleh abai dalam urusan pelayanan kesehatan karena ini menyangkut hak dasar warga,” pungkasnya.(*)