Saat berada di tengah mahasiswa, Mingrum Gumay memberikan apresiasi kepada mahasiswa telah bersama menjaga ketertiban, keharmonisan dan kesejukan dalam menyampaikan aspirasi.

“Saya bersyukur dan mengapresiasi setinggi-tingginya kepada, mahasiswa yang tergabung dalam aliansi lampung memanggil telah duduk sama rendah berdiri sama tinggi demi terwujudnya kondusifitas dan kesejukan di Provinsi Lampung,” Ujar Mingrum.

Ia juga menjelaskan, untuk bersedia menyerap aspirasi mahasiswa sebagaimana merupakan perpanjangan tangan dari masyarakat.

“Sebagai wakil rakyat sudah menjadi kewajiban dan keharusan untuk berdiri bersama rakyat menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat karena lembaga ini merupakan interpretasi dari rakyat,” Pungkas Mingrum.

Ditempat yang sama, Koordinator Aksi Aliansi Lampung yang merupakan Mahasiswa Universitas Bandar Lampung, Tomi Pasha mengatakan, bahwa aksi yang dilakukan pada hari ini, akhir menemui titik terang dan disambut oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung dan Gubenur.

“Hasil aksi hari ini adalah, kami bersama Ketua DPRD dan Gubernur Lampung sudah melaksanakan penandatanganan kesepakatan,” ujarnya.

Lebih lantut, Tomi menegaskan, apabila kesepakatan yang sudah dilakukan pihaknya bersama Ketua DPRD dan Gubernur Lampung tidak ada tindak lanjut dalam waktu 3×24 jam, maka pihaknya akan kembali menggelar aksi lebih besar.

“Kami mendesak keras DPRD dan Gubernur untuk meninjaklanjuti tuntutan yang diminta oleh Aliansi Lampung Memanggil,” pungkasnya.

Baca Juga : Statemen Azwar Yacub Kolaborasi Dengan Pemkot Bandar Lampung, “Itu Hanya Tulisan Wartawan Saja”
Terlihat, Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay menerima secara simbolis sejumlah tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa.

Berikut adalah tuntutan dari Aliansi Lampung Memanggil:
1. Tolak kenaikan harga BBM, Indonesia krisis energi.
2. Menjamin stabilitas harga kebutuhan pokok.
3. Wujudkan Reforma agraria sejati
4. Cabut UU Cipta Kerja.
5. Mempermudah Akses Kesehatan Untuk seluruh rakyat Indonesia.
6. Wujudkan pendidikan gratis ilmiah dan demokratis.
7. Hentikan kriminalisasi dan Represifitas Terhadap gerakan Rakyat. (*)

Musrenbang yang dilaksanakan secara hybrid tersebut digelar dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dengan tema “Penguatan Ekonomi Yang Inklusif Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah”.

Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay menjelaskan, kegiatan musrenbang ini memiliki peran dan point strategis dalam penyampain dokumen hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan daftar permasalahan berupa saran dan pendapat yang didasarkan pada hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

“Sudah dirumuskan sedemikian rupa melalui penyerapan aspirasi di masyarakat, lalu telah di singkronkan dengan program prioritas pembangunan,” ujar Mingrum.

Mingrum juga menjelaskan, berdasarkan UU Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pemerintah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka 1 Tahun.

“Rencana kerja dan pendanaan tersebut untuk jangka waktu 1 tahun yang disusun dengan berpedoman Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat,” tutup Mingrum. (*)

Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay meminta, dalam pelaksanaan penyampaian aspirasi dapat menjunjung tinggi toleransi, menjaga persatuan dan kesatuan serta menggunakan cara-cara konstitusional.

”Kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa merupakan perpanjangan tangan dari aspirasi rakyat, kita harus layani, dengarkan dan berdiskusi dengan cara-cara konstitusional, tidak menggunakan cara-cara yang dapat merugikan rakyat dan negara karena kita semua yang akan merasakan dampaknya,” ujar Mingrum.

Mingrum yang juga mantan aktivis mahasiswa dari GMNI ini berharap, agar kegiatan yang akan dilaksanakan nantinya tidak disusupi oleh kepentingan pribadi atau kelompok, yang ingin memecah bela bangsa dan membenturkan pemerintah serta perangkatnya dengan rakyat.

”Dari informasi yang saya terima, sejumlah tuntutan mahasiswa diantaranya wacana presiden 3 periode, saya ingin mengingatkan kembali bahwa presiden jokowi telah berulang kali menegaskan, bawah akan tunduk dan patuh terhadap konstitusi,” lanjut Mingrum.

Ia juga mengharapkan, kerja sama yang baik antara mahasiswa, lapisan element masyarakat dan perangkat negara untuk bersama saling mencintai, melindungi serta menjaga selama penyampaian aspirasi dilakukan.

Dalam bingkai suasana bulan Suci Ramadhan, mari tunjukkan keberagaman dan kemajemukan Provinsi Lampung dalam menjunjung tinggi demokrasi, menjaga persatuan dan kesatuan serta menghargai tugas dan fungsinya masing-masing.

“saya yakin Lampung menjadi salah satu contoh provinsi yang berhasil mengisi kemerdekaan ini, dengan banyak warna sehingga sangat indah jika di pandang ketika menjadi satu kesatuan,” harapnya. (*)

Hal tersebut disampaikan dihadapan masyarakat Desa Mulyosari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan, melalui kegiatan Sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2016, tentang pedoman Rembug Desa dan Kelurahan Dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung. Sabtu (12/02/2022).

“Saya sangat berterimakasih bisa hadir di hadapan masyarakat, sekaligus saudara saya di Desa Mulyosari. Ini sangat luar biasa, saya disambut dengan baik,” kata Sahlan Syukur.

Menurutnya, dalam kegiatan yang digelar. Pihaknya perlu menyampaikan bahwa salah satu tugas pokok dan kewenangan sebagai anggota DPRD, yaitu membuat aturan dalam hal ini Perda. Oleh karena itu, sebagai wakil rakyat sudah menjadi kewajiban untuk menyampaikan secara langsung kepada masyarakat, tentang aturan – aturan yang di buat. Dan salah satunya Perda Rembug Pekon.

“Jadi, saya tegaskan dan mengingatkan bahwa Rembug Desa merupakan budaya kita untuk bermasyarakat. Oleh karena itu, saya minat ikuti kegiatan sosialisasi dengan baik, dan implementasikan di kehidupan sehari-hari,” tegasnya.

Aturan Perda yang dibuat, tambah Bang Aan sapaan akrabnya. Untuk ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Sehingga, dikemudian hari tidak adalagi konflik, antar suku, ras, agama dan budaya.

“Saya hadir ditengah masyarakat, mengharapkan kedepan masyarakat bisa lebih mengedapankan musyawarah untuk dalam menangani sebuah konflik,” tegas Bang Aan.

Selain itu, Anggota Fraksi PDIP DPRD Lampung tersebut menghimbau di situasi pandemi yang sedang melanda negara Indonesia. Seluruh masyarakat untuk mentaati Prokes yang sudah ditentukan. “Prokes tetap dijalankan, dan jaga kondisi fisik,” tegasnya. (*)

“Berdasarkan hasil komuniaksi dan konsultasi kami pimpinan DPRD Lampung Departeman Dalam Negeri RI melalui Drijen terkait, yang mengarahkan diawal tahun ini, semua program kerja yang berkenaan eksekutif dan legislatif dengan segala aspek harus berjalan dengan cepat, khususnya Sosperda dan IP-WK,” kata Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay. Jumat (7/1/2022).

Tentu, percepatan yang dilakukan dalam rangka sirkulasi pembangunan diawal tahun. Meski, saat ini indonesia dan lampung pada umumnya di hadapkan dengan kondisi pandemI Covid-19.

“Kegiatan Soperda digelar 1 bulan sekali dan IP-WK 2 bulan 1 kali dan sejumlah kegiatan lainnya harus berjalan. Bahkan Sosialisasi IP-WK, sudah punya kesepakatan kerjasama dengan Badan Pembinaan Idiologi Pancasila RI (BP-IP),” ujarnya.

Lebih lanjut, Politisi Senior PDIP Lampung itu mengukapkan alasan mendasar pentingnya melanjutkan IP-WK. Pertama, agar beberapa peraturan yang sudah disahkan antara legislatif dan eksekutif baik usulan dr eksekutif maupun berdasarkan aspirasi, serta inisiatif DPRD Lampung harus disampaikan kepada masyarakat. Kedua, apa yang dilakukan bagian dari pada komunikasi dan interaksi antara DPRD yang mewakili masyarakat Dapilnya, khususnya IP-WK.

“Didalam IP-WK terkandung empat pilar kebangsaan, tentu dipandang perlu. Karena, bangsa Indonesia ini memiliki kemajumekan. Dan harus dipahami pula, bahwa kemajumakan, keberagaman ini merupakan rahmat tuhan,” kata Mingrum.

Harapan penting dan dipandang perlu, kata Mingrum. Dengan adanya IP-WK, persoalan – persoalan, perbedaan yang terjadi, lebih mengedepankan musyawarah mufakat dan memperhatikan kearipan lokal, dan yakinlah bahwa setiap persoalan ada solusi serta jalan keluarnya. Bukan hanya itu, dengan kehadiran teman – teman DPRD Lampung ditengah masyarakat, mampu memberikan solusi dengan mengutamakan diskusi dan duduk bareng.

“Intinya, semua pihak harus sama-sama menjaga keberagaman, suasana kebatinan satu sama lain sebagai anak bangsa. Ini penting. Jadi, menurut hemat saya sebagai Ketua DPRD, dua kegiatan ini sangat penting dilaksanakan dalam bentuk implementasi nyata,” tegasnya. (*)

Acara ini digelar di kediaman Giring, Jl Deplu Raya, Perumahan Pinang Residence, Pondok Pinang, Jaksel, Jumat (8/9/2017). Turut hadir dalam acara ini adalah Ketua DPP PSI Isyana Bagoes Oka serta keluarga Giring dan kerabatnya. Acara syukuran ini digelar secara sederhana.

Dalam acara ini, istri Giring, Cynthia Riza, menceritakan awal mula sang suami terjun ke dunia politik. Ia mengatakan, Giring ingin terjun ke dunia politik karena terinspirasi Presiden Joko Widodo.

“Pagi-pagi langganan koran, baca, up to date soal politik. Kalau di rumah Ibu, di meja makan pasti diomongin politik. Sudah nggak asing lagi buat Mas Giring politik,” kata Cynthia.